Aziz Ari Saputra.SH, Kritik Pedas Sistem Barcode My Pertamina

masukkan script iklan disini

Anggota DPRD Sumsel, Aziz Ari Saputra.SH

PALEMBANG.CROSCEK.com – Anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aziz Ari Saputra.SH, kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penggunaan barcode dalam aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi, khususnya di SPBU.

Kritik tajam itu disampaikan Politikus muda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel, di Gedung DPRD Sumsel. Senin (21/07/2025)

Aziz menilai sistem tersebut tidak efektif dan menyulitkan masyarakat kecil, sekaligus membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi.

 “Banyak rakyat kecil, seperti petani dan nelayan, kesulitan mengakses BBM subsidi karena tidak memiliki ponsel pintar atau pengetahuan digital. Sistem barcode ini menyulitkan mereka,” ujar Aziz di ruang sidang.

Namun, lebih dari itu, Aziz menyoroti fakta di lapangan bahwa penggunaan barcode MyPertamina justru bisa dimanfaatkan oleh pengendara mobil mewah.

 “Yang jadi persoalan sekarang, barcode ini juga bisa dipakai oleh mobil-mobil mewah seperti Pajero, Fortuner VRZ, bahkan Alphard. Selama pengendara punya barcode, mereka bisa beli BBM subsidi. Lalu di mana letak pembatasan penggunaan BBM subsidi itu?” tegas Aziz.

Menurutnya, sistem saat ini gagal memilah antara siapa yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi. Hal ini mencederai semangat keadilan sosial dalam kebijakan energi nasional.

 “Tujuan subsidi itu untuk membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi. Tapi faktanya, justru orang-orang berduit bisa menikmati solar bersubsidi hanya karena mereka punya barcode. Ini jelas salah arah,” tambahnya.

Aziz meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pertamina untuk segera mengevaluasi sistem barcode MyPertamina. Ia juga mendorong adanya pengawasan lebih ketat dan klasifikasi yang adil berdasarkan jenis kendaraan dan status sosial ekonomi pengguna.

 “Kami mendesak agar sistem ini dikaji ulang dan dicarikan skema pembatasan yang jelas dan adil, agar subsidi benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan ke mobil mewah yang lalu-lalang menikmati solar murah,” tutupnya.

Kritik tajam ini menjadi sorotan dalam sidang dan memperkuat desakan DPRD kepada pemerintah pusat agar menata ulang sistem distribusi BBM subsidi secara lebih transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat kecil.(*)