![]() |
Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Golkar, Rubi Indiarta,SH,. |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Golkar, Rubi Indiarta, SH,. menyampaikan keprihatinannya atas terulangnya kembali aksi pemalakan di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Ia menilai peristiwa ini sangat merugikan citra kota dan mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera membentuk sistem pengamanan yang nyata dan berkelanjutan.
Rubi menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele, terutama karena korban kali ini merupakan seorang YouTuber besar dengan jumlah pengikut yang cukup signifikan.
“Kita sangat menyayangkan kejadian ini. Apalagi yang menjadi korban adalah seorang YouTuber besar. Tentu hal ini cepat menyebar ke publik dan bisa menciptakan persepsi negatif tentang Kota Palembang,” ujar Rubi, Senin (28/7).
Menurutnya, insiden ini berpotensi merusak citra pariwisata Palembang secara luas, terlebih BKB merupakan salah satu icon utama kota yang kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Selain itu, akan berdampak negatif terhadap pergerakan ekonomi, seperti para UMKM yang berada di situ, jika minat kunjungan pariwisata menurun, maka pedagang UMKM pun akan sepi pembeli.
“Kami mendesak Pemkot agar benar-benar membuat sistem yang nyata untuk menangani hal ini. Jangan sampai kejadian serupa terus terusan terulang untuk kesekian kalinya,” tegasnya.
Rubi menilai, jika Pemkot tidak segera bertindak serius, maka minat wisatawan untuk berkunjung ke Palembang khususnya ke BKB akan menurun drastis. Ia meminta agar pengamanan tidak hanya bersifat insidental, melainkan terintegrasi dengan pengawasan berbasis komunitas dan teknologi yang berkelanjutan.
“Ini bukan lagi soal keamanan biasa. Ini sudah menyangkut citra dan kepercayaan publik. Kalau wisatawan tidak merasa aman, maka sektor pariwisata akan stagnan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Rubi meminta Pemkot untuk segera mengevaluasi titik-titik rawan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pemalakan demi menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
“Sudah saatnya pemerintah serius. Jangan hanya bereaksi setelah viral. Kita butuh sistem perlindungan yang permanen dan terukur,” pungkasnya. (*)