.jpeg) |
| Gedung Pemkab OKI. |
OKI.CROSCEK.com — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 kembali membuka borok lama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam laporan tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp319,49 juta di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) OKI. Namun angka itu hanyalah puncak dari gunung es persoalan.
Dugaan pemborosan anggaran makin mencolok dengan pengeluaran biaya konsumsi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang mencapai Rp1,796 miliar. Anggaran jumbo itu disebut-sebut dihabiskan oleh bagian umum Setda saat Asmar Wijaya menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah.
Aktivis dan tokoh masyarakat menyebut temuan ini sebagai bukti bahwa birokrasi di OKI tengah sakit parah, dengan sistem pengawasan yang lemah, tata kelola yang amburadul, dan mental pejabat yang permisif terhadap penyimpangan.
“Ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini menunjukkan kegagalan total pengawasan internal. Dan uang rakyat kembali jadi korban,” tegas Hernis, Ketua Umum LSM Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak), dalam konferensi pers, Jumat (18/7).
Hernis mendesak agar Bupati OKI tidak tinggal diam. Evaluasi total terhadap Setda harus dilakukan, dan penyelesaian kasus ini tidak boleh berhenti di pengembalian dana.
“Uangnya bisa dikembalikan, tapi bagaimana dengan kepercayaan publik? Harus ada proses hukum. Harus ada efek jera. Kami akan bawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumsel,” tandasnya.
Nada serupa dilontarkan tokoh pemuda OKI, Ahmad Akbar dari Perkumpulan Bende Seguguk. Menurutnya, dugaan pengeluaran hampir Rp1,8 miliar untuk konsumsi Nataru jelas tidak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip efisiensi keuangan daerah.
“Ini anggaran publik, bukan pesta pribadi. Kalau seperti ini terus, keuangan daerah akan habis untuk hal-hal seremonial yang tak berdampak langsung pada rakyat,” kata Akbar, Senin (21/7).
Lebih jauh, Akbar menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan budaya birokrasi yang permisif dan kehilangan arah. Ia mendesak agar momentum ini digunakan untuk mereformasi sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran di Pemkab OKI.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Sekda OKI Asmar Wijaya belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp pada Senin (21/7) belum membuahkan hasil.
Dua organisasi, Permak dan Bende Seguguk, menegaskan bahwa publik harus terus mengawal kasus ini. Mereka mendorong transparansi dan penegakan hukum agar kebocoran anggaran tak lagi menjadi penyakit tahunan di tubuh Pemkab OKI. (*)
.jpeg "Temuan BPK Mencapai Milliaran, Ungkap Bobroknya Pemkab OKI")
