 |
| Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDIP, Andreas Okdi Priantoro, SE., Ak., SH. |
CROSCEK.com. PALEMBANG – Dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang kian terkuak. Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDIP, Andreas Okdi Priantoro, SE., Ak., SH., secara blak-blakan menyebut praktik ini bukan sekadar isu, melainkan sudah menjadi “tradisi gelap” yang berlangsung lama.
Usai Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (12/8/2025), Andreas mengungkapkan dirinya menerima banyak laporan dari warga, khususnya para pedagang, yang mengaku dipalak oleh oknum Satpol PP. Modusnya pun jelas, lapak pedagang digusur, lalu beberapa hari kemudian mereka bisa kembali berjualan asal mau “menyetor” sejumlah uang kepada oknum yang mengaku memberi “jaminan aman” dari penertiban berikutnya.
“Ini jelas memalukan. Pungli adalah perbuatan salah, tapi di sini justru seperti dilegalkan atas nama lembaga. Kalau dibiarkan, mental ASN kita akan rusak,” tegas Andreas.
Politisi PDIP yang dikenal vokal membela wong cilik ini menegaskan, partainya mendukung penuh penertiban jika dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai aturan. Namun, ia menganggap praktik pungli yang dilakukan oleh aparat penegak perda justru menampar muka pemerintah kota sendiri.
Andreas menuntut Wali Kota Palembang Ratu Dewa segera melakukan evaluasi total terhadap Satpol PP, mulai dari struktur organisasi hingga kepemimpinan di pucuk tertinggi. Menurutnya, tanpa langkah tegas, praktik pungli akan terus hidup dan menjadi sumber kebusukan birokrasi.
“Kami minta penertiban disertai konsep jelas, termasuk penyiapan lokasi relokasi pedagang. Jangan sporadis, apalagi berbalut pungli,” ujarnya.
Terakhir andreas menegaskan, "praktek pungli adalah bagian dari kejahatan dan harus ditindak, silahkan walikota turun ke lapangan cek dan pastikan modus operandinya, jadi bisa mengambil tindakan hukum terhadap oknum nakal, pungli ini penyakit dan harus disembuhkan", Tutup Andreas
