 |
| Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9) |
JAKARTA.CROSCEK.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).
Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah membacakan laporan hasil pembahasan RAPBN bersama pemerintah yang disetujui seluruh fraksi dengan sejumlah catatan.
Postur APBN 2026 ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp 3.842,72 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 3.149,73 triliun, meliputi belanja kementerian/lembaga Rp 1.510,55 triliun dan belanja non-kementerian Rp 1.639,19 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa ditetapkan Rp 692,99 triliun.
Untuk menopang belanja, pendapatan negara dipatok Rp 3.153,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 459,2 triliun, serta hibah Rp 0,66 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran 2026 mencapai Rp 689,15 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Keseimbangan primer ditetapkan defisit Rp 89,71 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, RAPBN 2026 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 16.500 per dolar AS, serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sekitar 6,9 persen.
“APBN 2026 kami desain untuk menjaga stabilitas, mempercepat pertumbuhan, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa APBN 2026 akan diarahkan untuk membiayai program prioritas, mulai dari makan bergizi gratis bagi pelajar, hilirisasi industri, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Meski telah disetujui, sejumlah anggota DPR tetap menyoroti pentingnya disiplin fiskal serta pengawasan ketat agar realisasi anggaran tepat sasaran, mengingat tantangan global seperti perlambatan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik dunia.
