 |
| Gedung DPRD Sumsel, Kamis (12/03/2026) |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Muda Institut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumsel, Kamis (12/03/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti rencana pengadaan sejumlah fasilitas bernilai miliaran rupiah di lingkungan rumah dinas para Wakil Ketua DPRD Sumsel yang dinilai tidak memiliki urgensi.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Beberapa di antaranya yakni pengadaan meja biliar senilai Rp335,9 juta, alat gym Rp395 juta, heat pump Rp776 juta, lampu hias Rp604,6 juta, serta sound system Rp200 juta.
Mahasiswa menilai pengadaan fasilitas tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Selain itu, pengadaan heat pump yang nilainya hampir mencapai Rp 1 miliar juga dinilai tidak wajar apabila digunakan untuk kebutuhan rumah dinas, karena perangkat tersebut umumnya digunakan dalam skala industri seperti hotel besar atau rumah sakit.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pimpinan DPRD Sumsel dan Sekretariat DPRD. Di antaranya meminta transparansi terkait pengajuan anggaran APBD Tahun 2026 serta membuka secara jelas pengadaan barang dan renovasi rumah dinas pimpinan DPRD yang dilakukan setiap tahun.
Massa juga mendesak agar rencana pengadaan sejumlah fasilitas seperti meja biliar, sound system, roller blinds, lampu hias, dan alat gym di rumah dinas pimpinan DPRD dibatalkan.
Aksi mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Yansuri, didampingi anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Aryuda Perdana Kusuma.
Dalam kesempatan itu, Yansuri menegaskan bahwa pengadaan meja biliar dan alat gym untuk rumah dinas pimpinan DPRD akan dibatalkan.
“Pada prinsipnya anggaran ini akan kita batalkan. Saya sebagai anggota Banggar bisa mengusulkan itu dibatalkan,” tegas Yansuri.
Menurutnya, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), ia menekankan agar penggunaan anggaran daerah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Yang wajar boleh saja. Kalau rumah pimpinan tidak pakai hordeng juga aneh, tidak ada lampu juga aneh. Yang penting wajar saja,” ujarnya. (*)
