 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Fadli. ST MM, dari Fraksi PKS |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Fadli. ST MM menyatakan mendukung rencana program sekolah rakyat di Kota Palembang selama pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Syaiful, program sekolah rakyat merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang saat ini masih dalam tahap persiapan.
Untuk sementara, kegiatan tersebut masih menumpang di Gedung Sentra budi Perkasa, Kemensos, KM 5 Palembang, sambil menunggu penentuan lokasi pembangunan yang permanen.
“Informasi terakhir, pemerintah masih mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan sekolah rakyat di Palembang,” ujarnya. Selasa (10/03/2026)
Ia menjelaskan, secara kelembagaan DPRD pada prinsipnya mendukung program tersebut karena bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang mampu.
Namun demikian, Syaiful menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan dengan catatan bahwa pembiayaan infrastruktur tidak membebani APBD Kota Palembang.
“Kalau seluruh kebutuhan seperti lahan, gedung, dan peralatan disiapkan oleh pemerintah pusat, tentu kami sangat mendukung keberadaan sekolah rakyat ini,” katanya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan, agar program baru tersebut tidak sampai menggeser program prioritas daerah yang sebelumnya telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Lebih lanjut, Syaiful berharap keberadaan sekolah rakyat dapat membantu meningkatkan angka harapan sekolah di Kota Palembang, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
Menurutnya, program ini sangat membantu karena peserta didik tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bersekolah.
“Artinya masyarakat hanya datang untuk belajar tanpa harus mengeluarkan biaya apa pun,” jelasnya.
Syaiful juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran.
Ia berharap pemerintah kota benar-benar memastikan bahwa siswa yang diterima adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini,” tegasnya. (*)
