masukkan script iklan disini
.jpeg) |
| halaman parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Selasa (28/4/2026). |
PALEMBANG.CROSCEK.com - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menemukan adanya kendaraan yang menunggak pajak hingga 11 tahun saat melakukan pengecekan acak di halaman parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Selasa (28/4/2026).
Pengecekan tersebut dilakukan usai membuka kegiatan distribusi blangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor di Kota Palembang yang digelar di Ruang Rapat Parameswara.
Ratu Dewa menyampaikan bahwa pemerintah kota bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan mulai mempercepat proses validasi data kendaraan bermotor.
“Validasi data kendaraan bermotor ini kami lakukan bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Mulai hari ini akan kami percepat,” ujar Ratu Dewa.
Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan bermotor di Palembang terus meningkat. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1,6 juta unit, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1,7 juta unit. Namun tingkat pemenuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih rendah, yakni sekitar 36 persen.
“Kalau hadirnya ini bisa kita dorong hingga 80 persen, saya yakin pembangunan infrastruktur, termasuk jalan di Palembang, dapat kita selesaikan dengan lebih baik,” katanya.
Untuk itu, Pemkot Palembang mengimbau seluruh masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan. Pemerintah juga akan melakukan penelusuran hingga ke tingkat bawah dengan melibatkan Bapenda provinsi, pemerintah kota, camat, lurah, hingga RT dan RW.
“Nanti akan kita sisir sampai ke pelosok, dicek satu per satu, sehingga akan diketahui kendaraan mana yang belum membayar pajak,” tegasnya.
Ratu Dewa mencontohkan, dari hasil pengecekan acak yang dilakukan, ditemukan tiga kendaraan yang menunggak pajak, salah satunya bahkan mencapai 11 tahun.
“Tadi ada tiga kendaraan yang kita cek, salah satunya sudah 11 tahun belum bayar pajak,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta agar seluruh dinas kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang segera melakukan pekerjaan dan memeriksa satu per satu, termasuk yang berada di tingkat kecamatan.
“Kendaraan dinas juga harus tertib administrasi. Saya minta segera konfigurasi dan pastikan semuanya taat pajak,” tutupnya. (*)
Pengecekan tersebut dilakukan usai membuka kegiatan distribusi blangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor di Kota Palembang yang digelar di Ruang Rapat Parameswara.
Ratu Dewa menyampaikan bahwa pemerintah kota bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan mulai mempercepat proses validasi data kendaraan bermotor.
“Validasi data kendaraan bermotor ini kami lakukan bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Mulai hari ini akan kami percepat,” ujar Ratu Dewa.
Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan bermotor di Palembang terus meningkat. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1,6 juta unit, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1,7 juta unit. Namun tingkat pemenuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih rendah, yakni sekitar 36 persen.
“Kalau hadirnya ini bisa kita dorong hingga 80 persen, saya yakin pembangunan infrastruktur, termasuk jalan di Palembang, dapat kita selesaikan dengan lebih baik,” katanya.
Untuk itu, Pemkot Palembang mengimbau seluruh masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan. Pemerintah juga akan melakukan penelusuran hingga ke tingkat bawah dengan melibatkan Bapenda provinsi, pemerintah kota, camat, lurah, hingga RT dan RW.
“Nanti akan kita sisir sampai ke pelosok, dicek satu per satu, sehingga akan diketahui kendaraan mana yang belum membayar pajak,” tegasnya.
Ratu Dewa mencontohkan, dari hasil pengecekan acak yang dilakukan, ditemukan tiga kendaraan yang menunggak pajak, salah satunya bahkan mencapai 11 tahun.
“Tadi ada tiga kendaraan yang kita cek, salah satunya sudah 11 tahun belum bayar pajak,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta agar seluruh dinas kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang segera melakukan pekerjaan dan memeriksa satu per satu, termasuk yang berada di tingkat kecamatan.
“Kendaraan dinas juga harus tertib administrasi. Saya minta segera konfigurasi dan pastikan semuanya taat pajak,” tutupnya. (*)
