Eddy Santana Bongkar Kegagalan Tata Kota di Balik Banjir Palembang

masukkan script iklan disini

FGD Fordes  di Gedung DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan, Kamis (7/5/2026).

PALEMBANG | CROSCEK.com -Pernyataan keras dilontarkan mantan Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra, saat membedah persoalan banjir yang tak kunjung usai dalam Forum Group Discussion (FGD) di Gedung DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan, Kamis (7/5/2026).

Diskusi yang digelar Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini bertema “Palembang Banjir dan Banjir Lagi, Mau Sampai Kapan?”, 

Eddy Santana secara terbuka menyampaikan akar persoalan yang dinilainya bukan lagi sekadar faktor alam, melainkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan kota.

"Ini bukan lagi soal hujan, tapi soal bagaimana kota ini dikelola.” Ujar Edi Santana

Menurutnya, menyalahkan curah hujan sebagai penyebab utama banjir adalah cara berpikir yang menyesatkan. Ia menegaskan, jika sistem drainase berjalan dengan baik, air hujan seharusnya tidak berubah menjadi bencana rutin.

“Air itu pasti mengalir kalau sistemnya benar. Masalahnya sekarang, banyak saluran tidak berfungsi,” tegasnya.

Eddy menyoroti kondisi drainase di Palembang yang dinilai memprihatinkan, mulai dari penyempitan saluran, pendangkalan akibat sedimentasi, hingga lemahnya perawatan. Ia menilai, pembiaran terhadap kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat banjir terus berulang dari tahun ke tahun.

Lebih jauh, ia juga menyinggung arah pembangunan kota yang dinilai tidak terkendali dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan. Jalur aliran air yang seharusnya dilindungi, justru kerap tergerus oleh pembangunan tanpa pengawasan ketat.

“Kalau tata ruang diabaikan, jangan heran kalau air kehilangan jalannya,” ujarnya.

Pernyataan Eddy ini seolah menjadi tamparan bagi pengelolaan kota saat ini. Ia menilai, tanpa pembenahan serius dan menyeluruh, banjir hanya akan menjadi siklus tahunan yang terus diwariskan.

Terpantau dalam diskusi yang digagas oleh tokoh Fordes, Bagindo Togar itu. Sejumlah narasumber turut menguatkan bahwa persoalan banjir di Palembang sudah masuk kategori sistemik.

Hal senada juga disampaikan akademisi sejarah perkotaan, Dr. Deddy Irwanto, mengingatkan bahwa perubahan tata ruang kota yang tidak terkendali telah menggerus kawasan resapan air secara signifikan. Dampaknya, kemampuan kota dalam menampung air hujan semakin menurun.

Sementara itu, Asisten III Pemerintah Kota Palembang, Ir. H. Ahmad Bastari, menyampaikan bahwa pemerintah telah dan terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan banjir, termasuk pembenahan infrastruktur dan peningkatan sistem drainase.

Namun, dalam forum tersebut mengemuka bahwa langkah langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar yang terjadi.

FGD Fordes ini pun menegaskan satu hal, yakni tanpa keberanian melakukan evaluasi total terhadap sistem drainase, tata ruang, dan arah pembangunan kota, Palembang akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama.

Banjir, pada akhirnya, bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan cermin dari bagaimana sebuah kota dikelola. (*)