Dugaan Pungli Berkedok Penertiban, Andreas Minta Walikota Evaluasi Satpol PP Kota Palembang

masukkan script iklan disini

Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH, Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan,

PALEMBANG.CROSCEK.com – Aroma busuk dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang kian menyengat. Dalih penertiban dan penggusuran pedagang rupanya diduga menjadi kedok praktik pemalakan terstruktur oleh oknum aparat.

Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH, Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, membeberkan adanya modus “tarik setoran” berkedok uang pengamanan dan jaminan agar pedagang tidak digusur lagi di kemudian hari. Sabtu (09/08/2025)

Dari sidak lapangan anggota DPRD Kota Palembang, Andreas menemukan pengakuan beberapa pedagang bahwa mereka(pedagang ) di minta sejumlah uang oleh oknum,  untuk tetap bisa berjualan, 

"Kami butuh makan makanya kami mau "titip uang' pak", ujar Andreas menirukan ucapan salah satu pedagang.

Lanjut Andreas mengatakan, “Setiap akhir penertiban, ada kutipan tak resmi dari oknum Satpol PP. Ini bukan lagi penegakan aturan, tapi persekongkolan jahat yang terorganisir,” tegas Andreas.

Politisi PDI Perjuangan ini mendesak Wali Kota Palembang agar segera turun tangan langsung dan memutus mata rantai pungli yang telah merusak wajah pemerintahan kota. 

“Jangan tutup mata. Jangan biarkan wajah kota dibersihkan dari pedagang kecil, tapi di balik itu dipelihara mafia pungli berseragam,” kecamnya.

Andreas menegaskan, masyarakat menunggu langkah konkret dari Wali Kota Palembang. Baginya, membiarkan praktik semacam ini sama saja memberi karpet merah bagi oknum untuk terus memeras rakyat kecil dengan dalih penertiban. Andreas mendesak Walikota untuk mengevaluasi Kasatpol PP kota Palembang, hingga  lelang jabatan.

Selain itu, Politikus muda ini juga menekankan agar pihak Pemkot memberikan solusi yang konkrit, mengingatkan ini merupakan untuk kelangsungan hidup nasib para pedagang tersebut.

"bahwa selain menertibkan tapi juga perlu di sediakan tempat pengganti bagi pedagang , karena hanya sektor usaha kecil inilah yang menopang pendapatan dan penciptaan  lapangan kerja bagi warga palembang. Jangan abai soal hak hidup dan ekonomi warga negara, walikota harus memikirkan altenatif model penertiban kedepan". Tutup Andreas. (*)