 |
| Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel, M.Nasir, S.Si |
PALEMBANG.CROSCEK.com— Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan mulai mengkaji secara mendalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak kendaraan bermotor yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel, M.Nasir, S.Si, menjelaskan bahwa pendapatan daerah secara umum terbagi ke dalam dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahap awal kerja pansus, fokus pembahasan diarahkan sepenuhnya pada PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat.
“PAD yang kita bahas saat ini khusus yang dikelola Bapenda melalui UPTB. Di Sumsel ada 29 UPTB yang tersebar di 17 kabupaten dan kota, dan seluruhnya kita undang untuk berdiskusi serta menyampaikan data,” ujar Nasir. Senin (12/01/2026)
Ia mengungkapkan, terdapat empat jenis pajak yang dikelola UPTB, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat Berat. Namun pada pertemuan awal, pansus memutuskan untuk memfokuskan pembahasan pada satu jenis pajak terlebih dahulu, yakni pajak kendaraan bermotor.
“Di Provinsi Sumatera Selatan terdata sekitar 4,6 juta kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Namun yang tertib membayar pajak baru sekitar 1,4 juta kendaraan. Artinya masih jauh di bawah 50 persen, bahkan sekitar 30 persen,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Nasir, menjadi perhatian serius Pansus. Oleh karena itu, pihaknya meminta para kepala UPTB beserta jajaran untuk menyampaikan secara terbuka berbagai kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya penagihan pajak kendaraan bermotor.
“Kita ingin mendengar langsung apa saja persoalan yang mereka hadapi, satu per satu di setiap kabupaten dan kota. Dari situ kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Nasir, optimalisasi pendapatan daerah tidak bisa hanya dibebankan pada Bapenda dan UPTB semata. Diperlukan koordinasi lintas pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.
“Kalau ingin melibatkan pemerintah daerah, tentu harus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Kemudian bisa diteruskan ke Bapenda kabupaten, kecamatan melalui UPTD, bahkan sampai ke desa, kelurahan, RT dan RW. Namun semua ini tentu perlu kita bicarakan dan rumuskan bersama,” katanya.
Pansus, lanjut dia, menargetkan adanya peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari total 4,6 juta kendaraan, minimal dua juta diharapkan dapat tertib membayar pajak.
“Target pendapatan pajak ini harus naik. Paling tidak kita dorong kepatuhan ke angka 40 sampai 50 persen,” tegas Nasir.
Ia juga menyinggung adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang enggan membayar pajak kendaraan, baik karena faktor budaya maupun minimnya efek jera.
“Kadang masyarakat malas karena tidak ada punishment. Budaya seperti ini perlu pendekatan, terutama pendekatan langsung ke masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya.
Ke depan, Pansus tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan berbagai rekomendasi strategis, termasuk pembentukan satuan tugas, penyusunan atau perubahan peraturan daerah, serta rekomendasi kebijakan lain yang dinilai perlu untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Pansus punya kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Semua opsi bisa terjadi, sepanjang itu untuk optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.
Nasir berharap kerja Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah dapat berjalan kondusif dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.
“Harapannya, output dan outcome dari pansus ini benar-benar mampu meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Selatan,” pungkasnya.
