Ketua Pansus III LKPJ DPRD Sumsel, Sri Mulyadi.SE, M.Si
PALEMBANG.CROSCEK.com — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sumatera Selatan mendorong Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memaksimalkan potensi retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan ini mengemuka dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025, yang digelar bersama kedua OPD tersebut, Senin (13/4/2026).
Ketua Pansus III LKPJ DPRD Sumsel, Sri Mulyadi.SE.M.Si, menegaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah optimalisasi retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi.
“Dalam rapat ini, kami menekankan bagaimana retribusi yang ada bisa dimaksimalkan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Senada, Anggota Pansus III, Tamtama Tanjung, menyebutkan bahwa pihaknya mendorong OPD terkait untuk lebih aktif menggali potensi pendapatan dari kewenangan yang dimiliki.
Ia menjelaskan, meski secara struktur OPD bukan mitra langsung komisi, Pansus tetap memiliki peran strategis melalui rekomendasi evaluatif.
“Kami memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah,” kata Tamtama.
Menurutnya, langkah ini menjadi penting di tengah kondisi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah dituntut lebih mandiri secara fiskal.
Pansus III pun menilai masih banyak potensi yang belum tergarap optimal, khususnya dari aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel.
Di sektor PUBM, misalnya, peluang peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pemanfaatan aset seperti penyewaan alat berat serta penggunaan jalan milik pemerintah oleh pihak swasta.
“Penggunaan jalan untuk utilitas seperti pipa PDAM atau jaringan listrik seharusnya bisa memberikan kontribusi retribusi jika dikelola maksimal,” jelasnya.
Sementara di sektor perhubungan, Dishub dinilai memiliki potensi besar dari pengelolaan terminal dan dermaga yang aktif beroperasi.
“Terminal dan dermaga ini aset produktif. Jika dimaksimalkan, kontribusinya terhadap PAD bisa signifikan,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Meski demikian, Tamtama menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan Pansus bukan untuk menyalahkan OPD, melainkan sebagai upaya perbaikan ke depan.
“Ini murni evaluasi. Tujuannya agar ke depan pengelolaan potensi daerah bisa lebih optimal melalui rekomendasi yang kami berikan,” pungkasnya.
