 |
| Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Tingginya angka anak putus sekolah (APS) di sejumlah daerah menjadi perhatian serius Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, menilai faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi penyebab utama ribuan anak gagal melanjutkan sekolah, khususnya saat memasuki jenjang SMA.
Menurut Alwis, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi daerah dengan angka anak putus sekolah tertinggi di Sumsel, disusul Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 19 ribu anak di Kabupaten Muba tercatat putus sekolah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Jumlah tersebut merupakan akumulasi anak yang tidak melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang SD ke SMP hingga SMP ke SMA.
"Persentase terbesar terjadi saat transisi dari SMP ke SMA. Penyebab utamanya faktor ekonomi, kemudian disusul jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa," ujar Alwis Gani, Jumat (24/7/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, masih terbatasnya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian pemerintah. Hingga kini masih banyak desa yang belum memiliki SMA maupun SMK sehingga siswa harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah dengan minimnya sarana transportasi dan rendahnya kemampuan ekonomi sebagian keluarga. Akibatnya, banyak siswa yang akhirnya memilih berhenti sekolah.
Selain faktor ekonomi dan akses pendidikan, Alwis juga menyoroti persoalan sosial yang turut memicu tingginya angka anak putus sekolah. Sebagian anak perempuan memilih menikah pada usia muda, sedangkan anak laki-laki memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
Sebagai Ketua Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi pendidikan, Alwis mengingatkan agar setiap kebijakan di sektor pendidikan tidak justru menambah beban masyarakat. Ia menilai besaran iuran komite sekolah juga perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi alasan siswa menghentikan pendidikan.
"Jangan sampai karena biaya komite terlalu besar, orang tua memutuskan anaknya tidak sekolah lagi. Kalau angka anak putus sekolah terus bertambah, beberapa tahun ke depan akan muncul persoalan sosial baru seperti pengangguran dan kriminalitas," tegasnya.
Alwis menambahkan, upaya menekan angka anak putus sekolah harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan akses pendidikan maupun pemberian dukungan kepada keluarga kurang mampu.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.
"DPRD Sumsel akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan akses pendidikan, sehingga setiap anak di Sumatera Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi," tutup Alwis.
