• Jelajahi

    Copyright © croscek.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    iklan headline

    Pendapatan APBD Sumsel 2027 Diproyeksi Rp9,02 Triliun

    Sabtu, 08 Agustus 2026, 20:58 WIB
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, M. Nasir,

    PALEMBANG, CROSCEK.com — DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.


    Dalam pembahasan awal tersebut, pendapatan daerah Sumsel pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp9,02 triliun. Angka itu telah memperhitungkan dampak pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.


    Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, M. Nasir, mengatakan proyeksi pendapatan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.


    "Proyeksi pendapatan sekitar Rp9 triliun 20 miliar. Angka tersebut sudah memperhitungkan adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat," kata politisi Partai Golkar tersebut, Kamis (5/8/2026).


    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, menjelaskan pembahasan awal antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih difokuskan pada penyusunan jadwal pembahasan KUA dan PPAS APBD 2027.


    Terkait besaran anggaran yang akan diusulkan dalam APBD 2027, Edward menegaskan nilainya belum final. TAPD masih melakukan sinkronisasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing.


    "Itu masih dalam pembahasan. Nanti akan disinkronkan bersama perangkat daerah, sehingga angkanya belum dapat ditetapkan," jelasnya.


    Meski postur APBD 2027 belum ditetapkan, Edward memastikan arah kebijakan anggaran akan tetap difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan sektor strategis.


    Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain pendidikan, pertanian, penguatan ekonomi, serta pelayanan dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


    "Program prioritas tetap mengacu pada sektor-sektor seperti pendidikan, pertanian, ekonomi, dan pelayanan dasar," ujarnya.


    Edward menambahkan, pembahasan lebih mendalam mengenai arah kebijakan belanja daerah akan dilakukan setelah penyusunan jadwal rampung dan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 mulai berjalan.


    "Arah kebijakan APBD akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan KUA dan PPAS 2027. Saat ini kami masih pada tahap penyusunan jadwal dan sinkronisasi," pungkasnya.


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini