 |
| Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., |
PALEMBANG, CROSCEK.com – Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Selatan periode 2026–2031. Ia terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) III KPPI Sumsel yang digelar di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Jumat (30/10/2026).
Dalam Musda yang dipimpin Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani, Zaitun yang juga anggota DPRD Sumsel tersebut dipercaya menggantikan Anita RA Noeringhati sebagai Ketua DPD KPPI Sumsel.
Dalam kepengurusan baru, Zaitun didampingi Aina Rumiyati Aziz sebagai sekretaris dan Salma Assegaff sebagai bendahara.
Musda III KPPI Sumsel yang berlangsung selama satu hari tersebut turut dihadiri Koordinator Wilayah DPP KPPI Dwi Setya Pratiwi, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, anggota DPR RI Fraksi Gerindra daerah pemilihan Sumsel sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi, sejumlah anggota DPRD Sumsel, serta Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa.
Usai terpilih dan dilantik, Zaitun menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda III KPPI Sumsel. Ia berharap organisasi tersebut tidak sekadar menjadi wadah formal perempuan lintas partai politik, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan di dunia politik.
"Harapannya, kehadiran KPPI tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Zaitun menjelaskan, langkah selanjutnya setelah pelantikan adalah menyusun kepengurusan KPPI Sumsel dengan melibatkan kader perempuan dari berbagai partai politik.
Pihaknya bahkan telah menyurati fraksi-fraksi di DPRD Sumsel agar masing-masing partai mengirimkan lima utusan perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan.
"Surat permintaan dari KPPI telah kami sampaikan kepada pengurus partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumatera Selatan," jelasnya.
Antusiasme perempuan lintas partai dalam Musda III tersebut terlihat dari kehadiran perwakilan 16 partai politik. Zaitun berharap keberagaman tersebut menjadi kekuatan untuk membangun sinergi sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
Perkuat Pendidikan Politik dan Kapasitas Kader
Dengan kepengurusan baru, Zaitun ingin menjadikan KPPI Sumsel sebagai motor penggerak peningkatan peran perempuan dalam politik di Bumi Sriwijaya.
Menurutnya, dukungan partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar berbagai program organisasi dapat berjalan efektif.
Ia optimistis, apabila konsolidasi lintas partai terjaga dan program peningkatan kapasitas dilaksanakan secara konsisten, KPPI Sumsel dapat melahirkan lebih banyak perempuan politik yang berkualitas, berintegritas, serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Zaitun menegaskan, perempuan yang terjun ke dunia politik harus memiliki wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai. Keterlibatan perempuan tidak boleh hanya sebatas memenuhi kuota keterwakilan, tetapi harus mampu memberikan kontribusi substantif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.
Salah satu program yang menjadi perhatiannya adalah penyelenggaraan pendidikan politik, bimbingan teknis (bimtek), serta pelatihan bagi kader perempuan.
Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, sekaligus memperkuat kapasitas perempuan agar mampu menjalankan peran politik secara aktif dan profesional.
"Perempuan yang terjun ke politik tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan, tetapi harus siap berkontribusi secara substantif," tegasnya.
Untuk merealisasikan visi tersebut, KPPI Sumsel telah menyiapkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi prioritas kepengurusan periode 2026–2031.
Pertama, memperkuat konsolidasi perempuan lintas partai politik. Kehadiran 16 partai politik dalam Musda menjadi modal awal untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan sinergi antarperempuan politik di Sumatera Selatan.
Kedua, menyelenggarakan pendidikan politik, bimtek, dan pelatihan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas kader perempuan.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan politik agar mampu berperan aktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Keempat, mendorong kontribusi nyata KPPI dalam pembangunan daerah serta penguatan kehidupan demokrasi.
Kelima, mempersiapkan perwakilan KPPI Sumsel untuk mengikuti Kongres Nasional KPPI di Jakarta pada akhir November 2026.
Zaitun mengatakan, kongres nasional tersebut menjadi forum penting bagi KPPI Sumsel untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan perempuan politik di daerah ke tingkat nasional.
Melalui keikutsertaan tersebut, diharapkan berbagai persoalan dan kebutuhan perempuan di Sumatera Selatan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan organisasi di tingkat nasional.
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) merupakan wadah bersama bagi perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik, baik sebagai anggota partai politik, kader, maupun wakil rakyat.
Organisasi ini bersifat lintas partai dengan tujuan memperkuat peran, kapasitas, serta keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dan demokrasi.
Keberadaan KPPI juga menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, termasuk pemenuhan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif.
Namun, keterwakilan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap jaringan politik, sumber daya, hingga pengalaman dalam pengambilan keputusan.
Karena itu, KPPI hadir sebagai ruang konsolidasi, penguatan kapasitas, advokasi, serta kaderisasi perempuan politik dari berbagai latar belakang partai.
Melalui kepengurusan baru ini, KPPI Sumsel diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan peningkatan kualitas perempuan politik, memperluas partisipasi dalam pengambilan kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Sumatera Selatan dan Indonesia.
