Dalam dialog kondusif bersama Komisi V DPRD Sumsel, Jumat (23/5/2025), Koordinator Koalisi, Suparman Romans, menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada penggunaan aplikasi pendaftaran yang dinilai tidak efektif dan rawan manipulasi.
“Yang menjadi sorotan utama adalah aplikasi yang menjadi pintu masuk seluruh proses seleksi. Inilah sumber kekacauan yang memicu banyak protes dan keluhan dari masyarakat, terutama dari para orang tua siswa,” ujar Suparman usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa sistem ini justru menimbulkan ketidakadilan. Banyak data yang diduga bisa diubah-ubah, sehingga membuka celah kecurangan baik oleh operator maupun oknum yang terlibat dalam proses.
“Saya melihat langsung di lapangan, ada ketidaksesuaian dalam pengisian data. Contohnya, jalur domisili malah dinilai berdasarkan nilai, sedangkan jalur afirmasi berdasarkan jarak rumah. Ini membuktikan bahwa sistem yang diterapkan masih jauh dari sempurna dan perlu evaluasi menyeluruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suparman memperingatkan bahwa jika tidak segera ditindaklanjuti, hal ini bisa memicu keresahan masyarakat. Terlebih, pengumuman hasil seleksi dijadwalkan akan dilakukan keesokan harinya.
“Kami mendesak pemerintah daerah melalui Komisi V untuk menunda proses pengumuman. Hentikan sementara seluruh proses SPMB ini sampai ada formulasi sistem yang benar-benar adil dan bisa diterima semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan sistem ini harus melibatkan semua unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sebagai penerima dampak langsung.
Tanggapan dari Komisi V DPRD Sumsel pun disebut sangat positif. Menurut Suparman, Komisi V tidak hanya memahami aspirasi yang disampaikan, tetapi juga siap menindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Komisi V bahkan meminta dukungan moral dari kami dan berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi. Tuntutan kami agar proses SPMB ini ditunda juga akan mereka sampaikan,” pungkasnya.
