 |
| Aksi Massa di kantor Walikota Kota Palembang.Rabu (25/03/2026) |
PALEMBANG.CROSCEK.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi dan Birokrasi Sumatera Selatan (KAMPB-SS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palembang, Rabu (25/2/2026).
Mereka mendesak Pemerintah Kota Palembang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam orasinya, massa aksi menilai sektor pendidikan di Palembang masih menghadapi persoalan mendasar. Mereka menyoroti ketimpangan mutu antar satuan pendidikan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Koordinator aksi, M Rahman, menyatakan evaluasi diperlukan agar program kerja Dinas Pendidikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar formalitas administratif.
“Kami meminta ada evaluasi menyeluruh dan terbuka. Program yang dijalankan harus terukur dan dirasakan langsung manfaatnya oleh siswa maupun tenaga pendidik,” ujar Rahman.
Selain aspek kinerja, mahasiswa juga menyoroti transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Mereka mempertanyakan realisasi penggunaan dana pendidikan, terlebih di tengah besarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah.
Menurut Rahman, sejumlah proyek renovasi sekolah disebut belum rampung dan diduga mangkrak tanpa kejelasan penyelesaian.
“Kami mempertanyakan ke mana alokasi anggaran tersebut digunakan. Di lapangan, masih ditemukan fasilitas sekolah yang belum layak dan proyek renovasi yang tidak selesai tepat waktu,” katanya.
Mahasiswa berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi berbasis kinerja dan membuka ruang transparansi anggaran kepada publik.
Aksi tersebut diterima perwakilan Pemerintah Kota Palembang melalui Penjabat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Budi Silitonga.
Budi Silitonga menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa.(*)
