 |
| Gedung Dinas Pendidikan Kota Palembang |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Penunjukan kepala sekolah di sejumlah SD dan SMP negeri di Kota Palembang menuai sorotan tajam. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang, H. Sutami Ismail, S.Ag., menilai bahwa banyak penempatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku.
Sutami menyampaikan keprihatinannya atas maraknya penunjukan kepala sekolah yang dinilai tidak memenuhi syarat profesional sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
"Dalam peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa calon kepala sekolah harus memiliki minimal ijazah S1 atau D IV, sertifikat pendidik, pangkat minimal III.C, memiliki rekam jejak kinerja baik selama dua tahun, serta pengalaman manajerial minimal dua tahun," ungkap Sutami dalam wawancara di ruang kerjanya, Senin (19/5/2025).
Namun, menurut Sutami, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Ia menilai ada dugaan unsur kedekatan pribadi yang menjadi faktor penentu, bukan berdasarkan kompetensi.
"Kalau kepala sekolah saja tidak memenuhi syarat, bagaimana mungkin bisa mencerdaskan anak bangsa? Ini bukan soal siapa dekat dengan siapa. Ini soal masa depan pendidikan kita," tegasnya.
Ia menambahkan, dalam beberapa hasil reses yang dilakukannya, ditemukan adanya kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu yang lama, dan sebagian di antaranya tidak memiliki rekam jejak yang sesuai standar.
"Kalau sudah ada guru yang memenuhi syarat dan berkualitas, kenapa tidak direkomendasikan? Jangan sampai yang profesional justru diabaikan," katanya.
Sutami mendesak agar Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas dan selektif dalam menetapkan kepala sekolah. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan di Palembang sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya di sekolah.
"Kami ingin agar penempatan kepala sekolah dilakukan secara profesional, bukan serampangan. Ini penting untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi kita," pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri ketika dihubungi mengatakan, saat dirinya menjabat memang belum ada yang defenitif.
"Di jaman kami menjabat blm ado yg definitif" ucap Amri, melalui pesan WhatsAppnya. Selasa (20/05/2025)
Namun dirinya (Amri) tak memungkiri memang banyak kepala sekolah yang masih PLT, namun menurutnya penunjukan tersebut telah sesuai dengan dasar hukum yang jelas.
"Iyo saat ini msh sebagian PLT dan mengacu permendikbud no.40 th 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah" tegas Amri.
