 |
| Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, (Memakai Kemeja Putih) |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Penutupan Jalan Panca Warna pasca eksekusi lahan eks Cineplex Cinde tak hanya memutus akses warga, tetapi juga memicu gelombang keluhan akibat terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan hingga layanan publik.
Di tengah keresahan masyarakat yang terus membesar, Pemerintah Kota Palembang dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk mengatasi dampak yang kini dirasakan sedikitnya delapan RT di kawasan tersebut.
Kondisi itulah yang mendorong Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, turun langsung menemui warga dan pelaku usaha di kawasan Cinde. Dari dialog yang berlangsung, satu keluhan mengemuka hampir dari seluruh warga: mereka merasa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam persoalan yang sejatinya bukan mereka ciptakan. Rabu (10/06/2026)
"Jangan sampai sengketa dan proses hukum selesai di atas kertas, tetapi masyarakat justru menanggung seluruh dampaknya. Pemerintah harus hadir dan tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut," tegas Andreas.
Menurut Andreas, persoalan Jalan Panca Warna kini telah bergeser dari sekadar urusan kepemilikan lahan menjadi persoalan kepentingan publik. Penutupan akses tersebut telah memengaruhi mobilitas warga, menghambat aktivitas pelajar, memicu kemacetan di jalur alternatif, hingga berdampak terhadap distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih jauh, Andreas mempertanyakan kejelasan status Jalan Panca Warna yang menurut informasi warga telah digunakan sebagai akses umum selama puluhan tahun sebelum terjadinya transaksi jual beli lahan pada 2010.
"Kalau memang jalan ini telah puluhan tahun digunakan masyarakat sebagai akses publik, maka pemerintah tidak boleh menutup mata. Harus ada penelusuran menyeluruh mengenai sejarah dan status jalan tersebut agar rasa keadilan masyarakat tidak dikalahkan hanya oleh aspek administratif semata," katanya.
Keluhan warga juga mengarah pada dampak ekonomi yang semakin terasa. Pedagang besi dan suku cadang di kawasan Cinde mengaku mengalami penurunan pelanggan dan omzet sejak akses jalan ditutup. Arus kendaraan yang selama ini menjadi sumber aktivitas ekonomi kawasan itu kini berkurang drastis.
Warga berharap pemerintah tidak sekadar menjadi penonton di tengah persoalan yang terus berkembang. Mereka mendesak adanya mediasi dan solusi konkret yang mampu mengembalikan akses serta aktivitas masyarakat seperti semula.
Andreas menegaskan pembangunan dan investasi memang penting bagi kemajuan daerah. Namun, menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang selama ini hidup dan menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut.
"Investasi penting, tetapi jangan sampai masyarakat yang justru harus membayar harga paling mahal. Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan hak dan kepentingan warga," tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke forum resmi DPRD dan dikawal hingga pemerintah daerah mengambil langkah nyata.
"Yang dibutuhkan warga hari ini bukan sekadar janji, melainkan solusi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang hingga kini belum menemukan titik terang," pungkas Andreas. (*)
