 |
| Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, |
PALEMBANG.CROSCEK.com – Kisruh pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Palembang tidak hanya memunculkan keluhan soal seleksi dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Di tengah kebingungan yang dialami para orang tua siswa, sikap Dinas Pendidikan (Disdik) dan sejumlah sekolah yang dinilai kurang responsif justru ikut menjadi sorotan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, menyemprot sikap sejumlah pihak yang dinilainya tidak sigap memberikan penjelasan kepada masyarakat saat polemik SPMB sedang menjadi perhatian publik.
Menurut Rubi, banyak orang tua siswa mengaku kesulitan mendapatkan informasi yang jelas terkait proses seleksi, kuota penerimaan, hingga alasan anak mereka tidak lolos dalam tahapan penerimaan siswa baru.
"Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, seharusnya Disdik dan pihak sekolah hadir memberikan informasi yang jelas. Jangan sampai masyarakat kebingungan dan merasa ditinggalkan untuk mencari jawaban sendiri," kata Rubi. Jumat (19/06/2026)
Ia menyayangkan adanya laporan masyarakat yang mengaku kesulitan menghubungi pihak sekolah maupun memperoleh penjelasan yang memadai terkait berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB berlangsung.
Menurutnya, dalam situasi yang sedang menjadi perhatian publik, sikap terbuka dan responsif merupakan kewajiban yang harus ditunjukkan oleh penyelenggara pendidikan.
"Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada yang menghindar dari pertanyaan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah penjelasan, bukan sikap diam," tegasnya.
Rubi menilai buruknya komunikasi publik berpotensi memperkeruh suasana dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB.
Karena itu, ia mendesak Disdik Kota Palembang dan seluruh sekolah yang terlibat dalam proses penerimaan siswa baru untuk lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama terhadap berbagai keluhan yang berkembang.
"Jika ada aturan, sampaikan dengan jelas. Jika ada keterbatasan kuota, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak atau mencari informasi dari sumber yang tidak jelas," ujarnya.
Selain menyoroti persoalan komunikasi, Rubi juga mengingatkan bahwa polemik SPMB yang hampir selalu muncul setiap tahun harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan daya tampung, pemerataan kualitas pendidikan, hingga sistem pelayanan informasi kepada masyarakat perlu dibenahi secara menyeluruh.
"Setiap tahun persoalannya hampir sama. Artinya ada yang perlu diperbaiki secara serius. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan hanya menjalankan proses administratif semata," katanya.
Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang, lanjut Rubi, akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Pendidikan adalah hak setiap anak. Karena itu, seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkasnya. (*)
