Komisi IV DPRD Palembang Tuntut Transparansi dan Tindak Lanjut Temuan BPK

masukkan script iklan disini

Ketua Komisi IV DPRD kota Palembang, Budi Mulya, S.H., M.M. 

PALEMBANG.CROSCEK.com - Komisi IV DPRD Kota Palembang menggelar rapat kerja intensif bersama tiga dinas mitra dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2024. 

Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Palembang dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Budi Mulya, S.H., M.M.  Sabtu (13/07/2025)

Tiga dinas yang hadir dalam rapat tersebut adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Dinas Tenaga Kerja. Fokus utama pembahasan meliputi laporan kinerja, capaian target realisasi anggaran, serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

 “Kami menelaah secara komprehensif LPJ dari ketiga dinas, termasuk mengkritisi adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan bagaimana masing-masing dinas menindaklanjuti temuan dari BPK,” jelas Budi Mulya kepada media.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah Silpa di Dinas Tenaga Kerja. Budi mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat direalisasikan karena adanya kebijakan nasional dari Presiden Prabowo yang membatasi kunjungan luar negeri.

 “Dinas Tenaga Kerja sebenarnya menganggarkan pendampingan bagi calon tenaga kerja ke Jepang. Namun, karena regulasi baru, kunjungan itu dibatalkan. Akibatnya, anggaran tersebut menjadi Silpa. Meskipun demikian, pengiriman tenaga kerja tetap berjalan sesuai prosedur, hanya saja tanpa pendampingan langsung dari dinas,” ungkapnya.

Budi menegaskan bahwa Komisi IV akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif demi memastikan penggunaan APBD berlangsung secara transparan dan akuntabel. Evaluasi rutin terhadap LPJ seperti ini dianggap krusial untuk menjamin bahwa program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan tepat sasaran, dan setiap temuan BPK ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Langkah Komisi IV ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mendorong budaya kerja yang bertanggung jawab di lingkungan pemerintah kota, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah. (*)