 |
| Bimtek MBG |
SUKABUMI.CROSCEK.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kegiatan yang berlangsung pada 7–8 Maret 2026 ini digelar serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan tersebut setiap harinya.
Peserta berasal dari berbagai unsur pengelola dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan peningkatan kapasitas penjamah makanan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam Program MBG.
Menurutnya, makanan bergizi merupakan hak seluruh anak Indonesia sehingga standar keamanan pangan harus diterapkan secara konsisten.
“Program MBG berkembang sangat pesat dengan keterlibatan masyarakat yang besar. Saat ini sudah berdiri lebih dari 25 ribu SPPG di berbagai daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan secara hybrid.
Ia menjelaskan sebagian besar SPPG diinisiasi oleh mitra atau yayasan masyarakat. Karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di dapur menjadi kunci agar standar keamanan makanan tetap terjaga.
Sony juga mendorong agar pelatihan serupa diikuti seluruh petugas yang terlibat dalam proses pengolahan makanan, mulai dari penerimaan bahan, proses memasak, hingga distribusi dan pencucian peralatan.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
“Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur,” katanya.
Menurutnya, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi bagian penting untuk memastikan dapur SPPG mampu menyediakan makanan yang aman, higienis, dan memenuhi standar gizi.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, menambahkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pendampingan dan pemantauan operasional dapur SPPG di berbagai daerah.
Melalui koordinasi lintas pihak, proses penerbitan SLHS diharapkan tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi berlanjut hingga penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengolahan makanan sekaligus memastikan Program Makanan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
